JEMBER,kabarjelas.com – Pemerintah Kabupaten melantik 734 kepala sekolah SD dan SMP dalam sebuah prosesi besar yang disebut sebagai salah satu pelantikan kepala sekolah terbesar sepanjang sejarah daerah tersebut, Minggu (24/5/2026).
Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati itu menjadi bagian tahap pertama pengisian sekitar 1.100 formasi kepala sekolah di Kabupaten Jember.
Dalam arahannya, Gus Fawait menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk menghadirkan perubahan nyata dalam dunia pendidikan.
“Enam bulan saya beri waktu untuk melakukan terobosan-terobosan. Karena nanti setiap enam bulan akan kita evaluasi,” tegasnya.
Menurutnya, pendidikan menjadi fondasi utama pembangunan daerah sekaligus instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan jangka panjang di Jember.
Karena itu, para kepala sekolah diminta tidak hanya fokus pada urusan administrasi sekolah, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendorong lahirnya prestasi siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik.
Gus Fawait menilai sekolah harus menjadi ruang tumbuh generasi unggul yang memiliki daya saing dan karakter kuat di tengah perkembangan zaman.
Related Posts:
“Silakan beraktualisasi diri untuk mendapatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Pendidikan harus menjadi alat untuk menciptakan masa depan Jember yang lebih baik,” ujarnya.
Selain menekankan kualitas pendidikan, para kepala sekolah juga diminta ikut menyukseskan berbagai program strategis pemerintah pusat maupun daerah.
Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Universal Health Coverage (UHC), Peta Cinta, hingga program beasiswa pendidikan.
Menurut Gus Fawait, penyelesaian berbagai persoalan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk dunia pendidikan.
“Kita minta kepala sekolah ikut membantu sosialisasi program-program pemerintah. Karena menyelesaikan persoalan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu atau dua pihak saja. Semua harus bergerak bersama,” tandasnya.
