JEMBER, kabarjelas.com – Pemerintah Kabupaten Jember melakukan pembaruan data kemiskinan secara besar-besaran melalui verifikasi lapangan door to door guna memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Langkah yang digagas Bupati Jember itu mendapat apresiasi dari karena dinilai mampu memperkuat validitas data warga miskin sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, , dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurut Iwan, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingginya angka warga miskin, tetapi juga menyangkut akurasi data dan sinkronisasi program bantuan sosial.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujarnya.
Forum nasional tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN-RB, Badan Pusat Statistik, hingga perwakilan 14 pemerintah daerah.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sedangkan kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.
Karena itu, BP Taskin menilai penguatan kualitas data menjadi langkah penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Related Posts:
Sementara itu, Bupati Jember menegaskan pengentasan kemiskinan harus dibangun berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan, bukan sekadar angka administratif.
Menurutnya, Pemkab Jember saat ini menerapkan pola intervensi sosial berbasis data mikro by name by address (BNBA) agar seluruh bantuan dari APBN, APBD, hingga CSR perusahaan diterima warga yang benar-benar layak.
“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran,” ujar Gus Fawait.
Dalam proses verifikasi tersebut, Pemkab Jember melibatkan sekitar 20 ribu ASN untuk turun langsung melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Dari proses itu, ditemukan ribuan data warga bermasalah yang selama ini berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember memperbaiki sistem data sosial sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah.
