Jakarta,Kabarjelas.com. Fraksi Partai Golkar di MPR RI menggelar Sarasehan Nasional bertajuk “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dan pakar pendidikan, termasuk para anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang turut menjadi narasumber. Di antaranya Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi, serta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB. Ace Hasan Syadzily.
Selain dari internal Golkar, sejumlah akademisi dan pakar pendidikan juga dihadirkan untuk melengkapi sarasehan restrukturisasi postur anggaran pendidikan Indonesia.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Marcus Mekeng, dalam sambutannya menekankan pentingnya memastikan anggaran pendidikan tepat sasaran dan dikelola secara proporsional. Hal ini, kata dia, sejalan dengan amanat konstitusi yang mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
“Pendidikan sejatinya adalah jantung dari sebuah bangsa. Pendidikan bukan sekadar alat mencetak tenaga kerja, tetapi juga proses memanusiakan manusia yang membentuk karakter dan menumbuhkan kepekaan sosial,” ujarnya.
Senada dengan Mekeng, Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh postur dan rekonstruksi anggaran pendidikan agar sesuai amanat konstitusi.
Related Posts:
“Jangan-jangan selama ini APBN kita melanggar konstitusi, karena banyak alokasi anggaran pendidikan dikelola oleh lembaga yang tidak memegang amanat mandatory spending,” ujar Bang Pur, sapaan akrab legislator asal Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) itu.
Bang Pur juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan yang nilainya sangat besar. Berdasarkan data, 20 persen anggaran pendidikan dari APBN, postur anggaran Pendidikan Tahun 2025 mencapai sekitar Rp724 triliun.
Anggaran tersebut tidak hanya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, tetapi juga tersebar di berbagai kementerian dan lembaga dengan nomenklatur fungsi pendidikan.
Sarasehan ini diakhiri dengan diskusi panel yang membahas strategi optimalisasi anggaran pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
(Rohmat)
