Jakarta, Kabarjelas.com. Fraksi Partai Golkar di MPR RI menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk menerapkan tata kelola ekspor melalui sistem satu pintu. Dukungan tersebut disampaikan langsung Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (04/06/2026).
“Sejujurnya, kami mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya Bapak Presiden Prabowo yang berani mengambil langkah ini karena saya yakin kebijakan ini akan berdampak baik bagi APBN dan rakyat kita”, ungkap Melchias Markus Mekeng bersama Anggota Fraksi Partai Golkar di MPR RI saat Press Conference.
Menurutnya, kebijakan ekonomi nasional yang salah satunya ditandai dengan pemberlakuan aturan ekspor satu pintu ini menjadi upaya pemerintah menekan disparitas dan kesenjangan ekonomi. Sebab, selama ini tata kelola ekspor yang banyak dilakukan pihak swasta kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan manipulasi laporan transaksi ekspor dan mengurangi kewajiban pembayaran kepada negara.
Akibatnya, penerimaan negara dari sektor pajak dan retribusi tidak optimal. Bahkan, sebagian besar keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam dan komoditas ekspor hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Sehingga, berdampak pada banyaknya aset dan kekayaan bangsa hingga kekuatan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kondisi ini juga dinilai bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Related Posts:
“Dasar kebijakan ini sangat kuat. Kebijakan Presiden Prabowo yang ingin mengubah struktur pengendalian ekonomi nasional selaras dengan UUD dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, tambahnya.
Mekeng menjelaskan bahwa Fraksi Partai Golkar tidak hanya mendukung kebijakan tersebut, tetapi juga mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Menurutnya, reformasi sistem harus dibarengi dengan peningkatan integritas aparatur, transparansi birokrasi, serta digitalisasi layanan agar peluang penyimpangan dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Golkar akan tetap setia mengawal amanat konstitusi dengan prinsip kritis dan objektif dan konstruktif. Salah satunya pemerintah harus menjamin perbaikan tata kelola yang bersih, transparan dan memanfaatkan ruang digital”, pungkasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak justru menambah rantai birokrasi yang berpotensi menghambat dunia usaha. Pemerintah diminta memastikan sistem yang dibangun mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekspor.
Penulis : Rokhmad
