Jakarta, kabarjelas.com-Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat dan memperkuat persiapan Sensus Ekonomi 2026. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda membahas progres pelaksanaan program kerja BPS dan kebutuhan dukungan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, perhatian besar tertuju pada kesiapan BPS dalam menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 yang dinilai krusial dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan berkelanjutan.
Anggota Komisi X DPR RI, H. Muhamad Nur Purnamasidi, S.Sos., M.Si., yang dikenal dengan sapaan Bang Pur, menegaskan pentingnya BPS meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, sektor keuangan, hingga dunia industri.
“Sensus Ekonomi 2026 ini tidak boleh main-main. Data yang akurat dan menyeluruh adalah fondasi utama dalam mengambil kebijakan pembangunan. Karena itu, BPS harus membangun kolaborasi lebih kuat dengan dunia usaha, perbankan, hingga sektor informal,” tegas Bang Pur dalam pernyataannya.
Bang Pur juga menambahkan bahwa perkembangan teknologi dan perubahan pola ekonomi masyarakat harus direspon dengan cepat dan adaptif. Ia meminta BPS memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengumpulan data agar lebih efektif dan efisien.
BPS Siapkan Terobosan Digital
Menanggapi dorongan dari Komisi X, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas sensus mendatang. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain:
- Penerapan sistem pengumpulan data berbasis teknologi digital.
- Pengembangan metode statistik adaptif yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi.
- Memperluas kerja sama lintas kementerian, asosiasi bisnis, serta institusi keuangan.
Meningkatkan pelatihan enumerator agar lebih siap menghadapi tantangan lapangan.
Amalia menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk tidak hanya mencakup sektor formal, tetapi juga menjangkau UMKM, sektor ekonomi kreatif, ekonomi berbasis digital, hingga pelaku usaha mikro di berbagai daerah.
“Kami ingin data yang dihasilkan nanti benar-benar menggambarkan struktur ekonomi Indonesia secara utuh dan akurat,” ujar Amalia.
Perhatian Serius untuk ASN BPS di Daerah 3T
Selain soal teknis pelaksanaan sensus, Komisi X DPR RI juga mengangkat isu penting lainnya: kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) BPS yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komisi X menilai bahwa ASN yang bertugas di daerah 3T harus mendapatkan perhatian lebih karena mereka menghadapi tantangan berat dalam mengumpulkan data di wilayah yang sulit dijangkau.
“ASN BPS di wilayah 3T adalah pahlawan statistik. Mereka bertugas di daerah dengan medan yang berat, infrastruktur terbatas, dan seringkali jauh dari fasilitas dasar. Tunjangan khusus untuk mereka bukan lagi opsi, tapi keharusan,” ujar anggota Komisi X lainnya.
Komisi X mendesak BPS untuk segera mengusulkan skema tunjangan khusus dan meminta pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para ASN tersebut.
Related Posts:
Komitmen DPR RI: Mengawal Anggaran dan Infrastruktur Data
Sebagai penutup rapat, Komisi X DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan anggaran BPS, baik untuk pelaksanaan program prioritas nasional seperti Sensus Ekonomi 2026 maupun untuk penguatan infrastruktur data nasional.
Penguatan ini dianggap strategis dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maju berbasis data yang kuat dan terpercaya.
“Kita tidak bisa bicara pembangunan nasional tanpa berbicara soal data. Dan kita tidak bisa bicara soal data tanpa memperkuat BPS,” tegas pimpinan rapat.
Dengan dorongan dan pengawasan dari Komisi X, diharapkan BPS bisa tancap gas, melakukan berbagai inovasi, dan menghadirkan Sensus Ekonomi 2026 yang lebih akurat, lebih luas, dan lebih representatif untuk seluruh rakyat Indonesia. (Wiwit)
