Bang Pur Ajak Masyarakat Jujur Berikan Data Jelang Sensus Ekonomi 2026

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar. Sumber dpr.go.id
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar. Sumber dpr.go.id

Lumajang, KabarJelas.com. Jelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Anggota Komisi X DPR RI, H Muhamad Nur Purnamasidi mengajak masyarakat memberikan data yang aktual dan tidak menutupi kondisi riil di lapangan kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Bang Pur saat melakukan kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar.

Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan data sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu takut memberikan informasi kepada BPS dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional.

“Data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi secara nyata, sehingga program yang disusun bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan”, ujarnya sebagaimana dilansir dari Website DPR.go.id pada Kamis (14/05/2026).

Bang Pur menjelaskan, hasil survei ekonomi nasional nantinya akan membantu pemerintah memetakan sektor ekonomi yang mengalami penurunan maupun sektor yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

Selain itu, data tersebut juga menjadi acuan dalam menentukan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pemerintah, terutama terkait akses pembiayaan hingga pengembangan usaha.

“Jika datanya riil, tentu seluruh program dan rencana intervensi pengembangan usaha akan tepat sasaran”, tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan BPS dalam mengelola dan menyajikan data nasional. Menurutnya, BPS memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik, pengolahan data, hingga analisis.

Meski demikian, Komisi X DPR RI tetap mendorong BPS untuk terus menyempurnakan metodologi survei melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun pelaku usaha agar kualitas dan akurasi data yang dihasilkan semakin baik.

Penulis : Rokhmad

Sebarkan

Lumajang

Hukum dan Peristiwa

Terbaru