BPS Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 di Jember, M. Nur Purnamasidi Soroti Pentingnya Data sebagai Dasar Kebijakan

Jember, kabarjelas.com– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember menggelar kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat di Hotel Aston Jember, Minggu (12/10/2025). Acara ini dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan, termasuk jajaran BPS Jember, perwakilan instansi daerah, serta tim Rumah Aspirasi M. Nur Purnamasidi.

Kegiatan tersebut menghadirkan Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan sebagai salah satu narasumber utama, bersama Kepala BPS Kabupaten Jember dan jajaran. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah.

Sebagai keynote speaker, Anggota DPR RI Dapil Jember–Lumajang H. Muhammad Nur Purnamasidi menekankan bahwa masyarakat sebenarnya telah terbiasa dengan proses pengumpulan dan pemetaan data dalam kehidupan sehari-hari, namun belum menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

> “Sebenarnya kita setiap hari sudah sering memetakan data dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak untuk kepentingan yang lebih besar, hanya untuk memenuhi kepentingan perut sendiri saja,” ujarnya.

 

Purnamasidi juga mengapresiasi slogan BPS “Data untuk Berkarya”, namun mengingatkan agar data yang dikumpulkan dan diolah oleh BPS benar-benar dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan publik.

> “Slogan BPS sudah bagus. Pertanyaannya, kenapa data orang miskin makin tahun makin banyak, sementara kemiskinan tidak berkurang? Jangan-jangan data yang sudah dipungut dan diolah teman-teman BPS tidak dijadikan sandaran utama dalam kebijakan. Yang penting kepala daerahnya sudah menang,” tegasnya.

 

Ia mencontohkan adanya kasus di mana program bantuan justru tidak tepat sasaran karena tidak berbasis data statistik yang valid.

> “Ada satu desa yang tidak ada orang miskinnya tapi justru dapat program untuk orang miskin. Akibatnya, desa yang masih miskin malah tambah miskin. Pengangguran bertambah, investasi menurun,” tuturnya.

 

Menurutnya, jika pemerintah daerah menjadikan data BPS sebagai pijakan utama, maka sektor-sektor produktif seperti pertanian dan UMKM akan mendapatkan prioritas yang jelas.

> “Seandainya saya jadi top leader di daerah, saya tinggal ngopi bareng dengan BPS Jember, obrolkan ide pembangunan, dan biarkan BPS menyajikan data sasaran utamanya,” tambahnya.

 

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya BPS untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya statistik yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya sebagai fondasi kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

 

Sebarkan

Lumajang

Hukum dan Peristiwa

Terbaru