JEMBER,kabarjelas.com – Di sebuah jalan kecil di pelosok desa, dua guru perempuan melaju pelan dengan sepeda motor. Jalan yang mereka lintasi tak selalu ramah—berdebu, berlubang, dan sesekali licin. Dalam perjalanan itu, sebuah insiden kecil terjadi.
Motor yang mereka tumpangi oleng. Mereka terjatuh.
Salah satu dari mereka terdiam sejenak. Bukan karena dirinya terluka, tetapi karena melihat luka di kaki temannya. Darah mengalir tipis. Ia tak kuasa menahan tangis.
Momen itu menjadi potret kecil dari sebuah kebijakan besar: verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di Kabupaten Jember.
Program ini melibatkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turun langsung ke lapangan, menyisir desa hingga ke wilayah terpencil. Tujuannya sederhana namun penting—memastikan data kemiskinan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
Di tengah berbagai respons yang muncul, dukungan datang dari Fraksi Partai NasDem DPRD Jember. Ketua fraksinya, David Handoko Seto, menilai keterlibatan ASN bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, selama ini masih ada kesenjangan antara data dan realitas. Ia mengaku menemukan langsung kondisi di lapangan, di mana ada warga yang tercatat miskin namun memiliki kondisi ekonomi cukup baik, sementara yang benar-benar membutuhkan justru belum tersentuh bantuan.
“Pendataan yang akurat menjadi kunci agar program bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga melihat penugasan lintas wilayah sebagai upaya membuka perspektif ASN terhadap kondisi sosial yang beragam di Kabupaten Jember, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini jarang tersentuh.
Program ini memang tidak ringan. Sekitar 22 ribu ASN diterjunkan untuk memverifikasi hampir 97 ribu warga dalam kategori kemiskinan ekstrem. Mereka bekerja tidak hanya di jam formal, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar interaksi berjalan lebih efektif.
Related Posts:
Di lapangan, cerita-cerita seperti dua guru yang terjatuh itu bukan satu-satunya. Banyak ASN harus menempuh medan yang menantang, menghadapi keterbatasan, sekaligus beradaptasi dengan realitas sosial yang berbeda dari keseharian mereka.
Namun di situlah, menurut para pendukung kebijakan ini, letak nilai utamanya.
Bahwa pendataan bukan hanya soal angka, tetapi tentang melihat langsung wajah-wajah yang selama ini hanya hadir dalam tabel dan laporan.
Bahwa kebijakan publik tidak cukup disusun dari balik meja, tetapi perlu menyentuh tanah tempat masyarakat berpijak.
Pemerintah Kabupaten Jember berharap, melalui langkah ini, kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan tidak lagi hanya berbasis data administratif, melainkan juga berangkat dari pemahaman nyata terhadap kondisi masyarakat.
Di balik angka-angka itu, ada cerita.
Di balik tugas itu, ada pengalaman.
Dan di balik semua itu, ada harapan—agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
