JEMBER,kabarjelas.com — Nasib guru honorer atau non-ASN kembali menjadi perhatian publik. Di tengah peran besar mereka dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah, masih banyak tenaga pendidik non-ASN yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status maupun kesejahteraan yang layak.
Anggota Komisi X DPR RI menilai guru honorer selama ini telah menjadi tulang punggung pendidikan nasional, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Menurutnya, tanpa keberadaan guru non-ASN, banyak sekolah akan kesulitan menjalankan proses belajar mengajar secara optimal.
Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru non-ASN yang telah memenuhi syarat pendidikan minimal S1/D4 dalam rekrutmen ASN mendatang. Ia menilai negara harus menghadirkan kebijakan afirmatif bagi para guru yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri.
“Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi justru kalah bersaing tanpa ada keberpihakan kebijakan dari pemerintah. Negara harus hadir memberikan kepastian dan penghargaan terhadap dedikasi para guru,” tegasnya.
HM Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan, banyak guru honorer yang selama bertahun-tahun tetap menjalankan tugas mendidik anak bangsa meski menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari penghasilan yang minim hingga ketidakjelasan status kepegawaian.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang harus segera diselesaikan pemerintah melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik non-ASN. Ia menilai pengabdian panjang para guru honorer seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses rekrutmen ASN.
“Selama ini mereka tetap mengajar dengan penuh tanggung jawab, bahkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Karena itu negara tidak boleh menutup mata terhadap pengabdian mereka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti jumlah guru non-ASN di Indonesia yang mencapai sekitar 237 ribu orang. Jumlah tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional masih sangat bergantung pada tenaga honorer untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan.
Jika persoalan status guru honorer tidak segera diselesaikan, HM Muhamad Nur Purnamasidi khawatir dunia pendidikan akan menghadapi persoalan yang lebih serius di masa mendatang, terutama terkait kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah.
Selain meminta prioritas dalam rekrutmen ASN, ia juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan guru secara menyeluruh agar distribusi tenaga pengajar lebih merata dan tepat sasaran.
Related Posts:
Menurutnya, langkah tersebut penting agar sekolah-sekolah di daerah terpencil maupun kawasan dengan kekurangan guru tetap dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar secara maksimal.
“Negara perlu hadir memberikan kepastian, keadilan, dan apresiasi bagi mereka yang selama ini telah berkontribusi mencerdaskan generasi bangsa,” katanya.
Politisi Komisi X DPR RI itu berharap pemerintah tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek, tetapi juga menyusun kebijakan permanen terkait masa depan guru honorer di Indonesia. Ia menilai kepastian status dan kesejahteraan guru merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
“Kalau kesejahteraan dan kepastian guru diperhatikan, maka kualitas pendidikan kita juga akan semakin baik. Karena guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia,” pungkasnya.
Penulis: Saiful Rahman | Kabarjelas.com
