Jakarta, kabarjelas.com
Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai tetap solid menjaga kualitas layanan di tengah tekanan efisiensi anggaran.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup antara Komisi X dan BPS di Kompleks Parlemen, Senin (28/4).
Menurut Purnamasidi, keputusan BPS melakukan efisiensi sebesar Rp 995 miliar adalah bukti nyata bahwa birokrasi Indonesia bisa adaptif tanpa mengorbankan tujuan strategis nasional.
“Statistik itu bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik setiap data, ada cerita tentang kehidupan masyarakat yang harus kita baca dengan cermat,” ujar Purnamasidi.
Ia menyoroti langkah besar BPS dalam membangun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), proyek penting yang nantinya menjadi fondasi pengambilan keputusan di hampir seluruh sektor pembangunan — mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial.
Dukungan Penuh untuk Program Prioritas
Sebagai legislator dari Dapil Jawa Timur IV, Purnamasidi menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus berada di belakang BPS, tidak hanya dalam mengawal kualitas data, tetapi juga memastikan kebutuhan anggaran, khususnya untuk persiapan Tahun Anggaran 2026.
Tak lupa, ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan dua survei utama BPS, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Kedua survei tersebut selama ini menjadi rujukan vital pemerintah dalam merancang program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan sektor pendidikan serta kesehatan.
“Kalau data kita kuat, maka perencanaan pembangunan akan lebih presisi. Tidak ada lagi cerita bantuan yang salah sasaran atau program pendidikan dan kesehatan yang tidak nyambung dengan kebutuhan rakyat,” tegas Purnamasidi.
Sensus Ekonomi 2026: Tugas Bersama Bangsa
Mengakhiri pernyataannya, Purnamasidi menyerukan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Ia menegaskan, keberhasilan SE2026 tidak boleh hanya dibebankan kepada BPS semata, tetapi harus menjadi gerakan nasional.
“Sukses Sensus Ekonomi 2026 adalah sukses kita bersama. Ini bukan sekadar agenda BPS, ini adalah misi bangsa untuk mencatat kekuatan ekonomi Indonesia secara akurat dan komprehensif,” tandasnya.
Pewarta: Wiwit
Editor: Saiful Rahman
