Jakarta, kabarjelas.com–Di ruang rapat yang biasanya dipenuhi angka, grafik, dan laporan teknis, Senin (8/12) itu suasananya berbeda. Ada ketegangan halus, seperti jeda napas panjang sebelum keputusan besar diambil. Muhammad Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR RI, memecah kesunyian dengan kalimat yang tidak hanya berbicara soal hari ini, tetapi tentang masa depan Sumatra—wilayah yang kini berdiri di ambang kemanusiaan dan keputusasaan.
Bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menanggalkan ilusi bahwa Indonesia siap menghadapi bencana berulang. Ketika ratusan jiwa hilang dan ribuan keluarga dipaksa mengungsi, respons cepat pemerintah memang patut diapresiasi. Namun bagi Purnamasidi, fase darurat hanyalah lapisan luar dari masalah yang jauh lebih rumit.
“Yang dilakukan kementerian sudah sesuai harapan masyarakat dan penyintas, terutama pada masa darurat,” katanya. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tetapi menjadi pembuka kritik yang lebih dalam: negara tidak boleh berhenti di titik itu.
Ia menegaskan bahwa bencana kali ini harus dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Bukan sekadar formalitas, melainkan agar seluruh kekuatan negara—logistik, teknologi, anggaran, dan personel—bisa bergerak tanpa hambatan birokrasi.
“Segala daya dan upaya dapat difokuskan jika statusnya ditingkatkan menjadi bencana nasional,” ujarnya dengan penekanan yang membuat ruangan seakan mengecil.
Lalu ia membawa pembicaraan ke wilayah yang sering terlewat dalam bencana: pemulihan jangka panjang. Sumatra, kata Purnamasidi, tidak hanya kehilangan rumah dan jembatan. Ia kehilangan masa depan. Sekolah-sekolah yang retak, akses komunikasi yang mati, dan keluarga penyintas yang terpuruk secara ekonomi akan menciptakan generasi yang putus sekolah jika negara tidak sesegera mungkin menyusun strategi pemulihan terpadu.
“Kerusakan sarana pendidikan dan melemahnya ekonomi keluarga penyintas harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan anggaran pendidikan,” ucapnya. Ini bukan sekadar peringatan; ini adalah alarm keras.
Related Posts:
Di tengah itu, ia mengarahkan sorot kepada BRIN. Lembaga riset ini disebut memiliki kunci yang mampu mempercepat pemulihan di fase kritis: teknologi ARSIUM untuk menyediakan air minum cepat, serta makanan kaya nutrisi yang bisa diproduksi massal untuk penyintas.
“BRIN harus memaksimalkan inovasinya. Teknologi seperti ARSIUM dan makanan tinggi protein itu penting untuk kondisi darurat,” tegasnya. Teknologi bukan lagi barang pendukung—dalam bencana seperti ini, ia bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati.
Namun yang paling tajam dari intervensinya adalah kritik soal rekonstruksi jangka panjang. Ketika kamera berita bergeser, ketika tagar berhenti ramai, dan ketika bantuan mulai jarang datang, justru di situlah masyarakat paling membutuhkan negara. Rekonstruksi sering menjadi fase paling sunyi sekaligus paling menentukan—dan justru paling sering dilupakan.
Rapat kerja itu akhirnya menjadi lebih dari sekadar formalitas tahunan. Ia berubah menjadi pengakuan bahwa Sumatra membutuhkan intervensi cepat, sistematis, dan berbasis sains. Purnamasidi, dalam satu tarikan napas panjang, memaksa seluruh pihak di ruangan itu melihat bahwa bencana bukan hanya soal apa yang runtuh hari ini, tetapi soal apa yang terancam hilang besok.
Setelah air surut, ancaman baru muncul: keputusasaan, kemiskinan, dan hilangnya masa depan anak-anak penyintas. Di titik itulah Purnamasidi berdiri, mendorong negara mengambil keputusan besar—sekarang, bukan nanti.
