Lumajang, Kabarjelas.com – Upaya memperkuat kemitraan antara lembaga pusat dan daerah terus dilakukan Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi. Pada Kamis petang (15/5/2025), ia melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang sebagai bagian dari rangkaian agenda pengawasan dan koordinasi mitra kerja Komisi X di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Nur Purnamasidi yang akrab disapa Bang Pur disambut langsung oleh Kepala BPS Lumajang, Mochamad Sonhaji, beserta jajaran bidang dan staf. Meskipun berlangsung singkat, pertemuan itu diisi dengan diskusi substantif terkait pengelolaan data statistik, optimalisasi program sensus, hingga upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah.
Menurut Bang Pur, sinergitas antara BPS sebagai penyedia data dan pemerintah di berbagai tingkatan menjadi krusial dalam memastikan akurasi kebijakan pembangunan. Ia menekankan pentingnya validasi data berbasis kedaerahan sebagai fondasi perumusan kebijakan nasional yang lebih kontekstual.
Related Posts:
“BPS merupakan mitra kerja strategis Komisi X DPR RI. Kunjungan ini penting karena data yang menjadi dasar berbagai kebijakan nasional bersumber dari daerah,” ujarnya saat memberikan keterangan.
Ia juga memastikan bahwa penguatan koordinasi dengan mitra kerja di daerah, termasuk sektor pendidikan, kepemudaan, perpustakaan, dan statistik, menjadi prioritas dalam agenda kerjanya di parlemen.
Sementara itu, Kepala BPS Lumajang, Mochamad Sonhaji, menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia mengaku ini merupakan kunjungan pertama dari anggota Komisi X DPR RI ke kantornya, dan berharap momentum ini dapat menjadi pintu pembuka bagi penguatan komunikasi serta kolaborasi kelembagaan ke depan.
“Kami berterima kasih atas kunjungan ini. Tentunya ini akan menjadi energi baru bagi kami untuk lebih proaktif dalam kerja kestatistikan, khususnya dalam mendukung peningkatan IPM di Lumajang,” tutur Sonhaji.
Dengan kunjungan ini, BPS Lumajang berharap hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan pusat dapat terus diperkuat melalui penyediaan data yang valid, terbuka, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. (Rohmat)
