Banda Aceh, kabarjelas.com – Komisi X DPR RI memulai masa kunjungan kerja usai penutupan Masa Sidang IV Tahun 2024–2025 dengan menyambangi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kunjungan ini difokuskan pada peningkatan sarana pendidikan dan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyambut langsung para legislator Komisi X dalam dialog terbuka yang membahas berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kebudayaan, riset, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, hingga pengelolaan perpustakaan dan data statistik.
Dalam kesempatan itu, Illiza menekankan bahwa pembangunan Banda Aceh sebagai kota kolaborasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR RI.
“Untuk mewujudkan kota kolaborasi, tidak dapat dicapai tanpa dukungan yang melahirkan sinergi kuat. Potensi yang ada harus dioptimalkan dan tantangan perlu diselesaikan dengan bijak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sebagai kota dengan identitas Syariat Islam yang kuat, pembangunan Banda Aceh harus tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman.
“Sebagai Serambi Mekkah, pembangunan dengan norma Islam akan mempercepat dan memperkuat arah kebijakan kota,” tambahnya.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperkuat pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Ia optimistis pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan minat belajar masyarakat.
“Identitas Syariat Islam justru menjadi keunggulan dalam membentuk karakter dan semangat belajar. Semoga kualitas pendidikan di Banda Aceh terus meningkat ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, turut menyoroti pentingnya perhatian terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di kota tersebut.
“Kami juga meninjau langsung kondisi sarana pendidikan di Banda Aceh, agar dapat memastikan fasilitasnya memadai dan layak bagi siswa dan guru,” ujar pria yang akrab disapa Bang Pur itu.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berbasis nilai lokal, tanpa mengabaikan kualitas nasional.
