Jakarta, Kabarjelas.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ikut mengajukan tambahan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Setelah Kemendikti Saintek, giliran Kemendikdasmen yang menyampaikan kebutuhan ekstra sebesar Rp 14,4 triliun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (27/8/2025).
“Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 14,4 triliun agar program-program prioritas bisa berjalan optimal,” ujar Abdul Mu’ti dalam siaran YouTube TV Parlemen.
Related Posts:
Ia menekankan, dana tambahan itu terutama untuk menutup kekurangan pada Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD dan SMP. Rencana kenaikan bantuan sebenarnya sudah disiapkan, namun gagal terealisasi karena keterbatasan pagu indikatif.
“Bantuan untuk SD mestinya naik dari Rp 450 ribu menjadi Rp 600 ribu per siswa per tahun. Untuk SMP, dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1 juta. Tapi karena pagu belum mencukupi, penyesuaian ini tertunda,” jelasnya.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran Kemendikdasmen ditetapkan Rp 55 triliun, atau sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp 757,82 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 13,43 triliun dialokasikan untuk PIP bagi 18,59 juta siswa, Rp 13,6 triliun untuk tunjangan guru non-ASN, Rp 14,18 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah, serta Rp 188,65 miliar untuk program digitalisasi pembelajaran.
Adapun usulan tambahan Rp 14,4 triliun akan difokuskan pada tujuh program prioritas:
- Kenaikan bantuan PIP untuk SD dan SMP,
- Perluasan PIP ke jenjang TK,
- Penyesuaian tunjangan guru non-ASN,
- Penambahan target pembangunan dan revitalisasi sekolah,
- Penguatan KKG dan MGMP,
- Percepatan digitalisasi pembelajaran,
- Akselerasi pendidikan vokasi.
Tambahan dana ini, menurut Mu’ti, menjadi kunci agar program strategis pendidikan dasar dan menengah tidak hanya berjalan, tapi juga memberi dampak nyata bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
