Lumajang, Kabarjelas.com — Ambrolnya jalan di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, akibat terjangan banjir lahar Gunung Semeru, memantik perhatian serius dari Anggota DPR RI Komisi X, H. Muhamad Nur Purnamasidi. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pemerintah tidak boleh berlama-lama menutup mata terhadap kondisi warga yang kini terisolasi dan kesulitan beraktivitas, terutama para pelajar.
“Kerusakan infrastruktur ini bukan sekadar soal jalan putus, tapi menyangkut hak dasar warga untuk hidup layak dan mengenyam pendidikan. Pemerintah harus segera turun tangan dengan langkah konkret, bukan sekadar janji,” tegas Bang Pur, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi Senin (03/11/2025).
Menurutnya, pendidikan adalah urusan wajib negara sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945. Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera membangun jembatan atau jalan penghubung permanen yang aman dari potensi banjir susulan. Alternatif lain, kata dia, bisa dengan menyediakan fasilitas pendidikan sementara di lokasi aman bagi siswa terdampak.
“Karena sifatnya wajib, maka tanggung jawab pemerintah juga wajib. Jangan sampai anak-anak di sana harus menantang bahaya hanya untuk bersekolah,” ujarnya dengan nada prihatin.
Related Posts:
Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang–Jember) itu menilai Desa Jugosari memang tidak termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), tetapi secara sosial dan infrastruktur masih tergolong wilayah marginal yang layak mendapat prioritas pembangunan.
“Semangat pemerataan pembangunan harusnya tidak berhenti di wilayah 3T saja. Jugosari dan desa-desa marginal lain juga butuh perhatian nyata,” tambahnya.
Diketahui, banjir lahar dingin Gunung Semeru pada Minggu malam (02/11/2025) menghantam aliran Sungai Leprak dan menggerus tebing jalan penghubung antara Dusun Sumberlangsep dan Dusun Sumberkajar. Sekitar enam meter badan jalan tergerus, menyebabkan akses warga terputus total.
Warga kini terpaksa melintasi sungai menggunakan tangga dan batang kayu demi bisa beraktivitas. “Kami kesulitan, terutama anak-anak yang mau ke sekolah. Mereka harus menyeberang aliran lahar, sangat berisiko,” kata Sulaifah, salah satu warga setempat.
Bang Pur berharap pemerintah daerah maupun pusat segera menindaklanjuti pembangunan jembatan permanen agar akses warga kembali normal dan anak-anak bisa belajar dengan aman.
