Jember, kabarjelas.com – Anggota Komisi X DPR RI, H. Muhammad Nur Purnamasidi, melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. Dalam kesempatan itu, Bang Pur menegaskan pentingnya penguatan data yang terintegrasi lintas sektoral sebagai basis kebijakan nasional dan daerah, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Selama ini, kita temui adanya pengulangan program nasional yang diduplikasi oleh daerah. Contohnya, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah digulirkan pusat, ternyata dibuat juga dalam versi daerah. Setelah ditelusuri, ternyata anggarannya diambil dari dana transfer daerah sebesar 35 persen,” ungkapnya saat diskusi bersama jajaran BPS Jember.
Duplikasi program tersebut, lanjutnya, justru menjadi keluhan dari Kementerian Pendidikan kepada Komisi X DPR RI. Harusnya, program pusat tidak diduplikasi, melainkan dibackup oleh pemerintah daerah agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Related Posts:
Karena itu, Bang Pur menegaskan perlunya sinergi dengan BPS agar data BPS dapat digunakan sebagai acuan utama Bappenas dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ia berharap BPS Jember bisa menyajikan data secara terorganisir, mulai dari kantong-kantong kemiskinan hingga sebaran kualitas pendidikan secara presisi.
“Kalau ini berhasil, saya harap Jember bisa menjadi role model nasional yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM secara signifikan,” ujarnya.
Ia pun menyoroti potensi kerugian negara jika pengelolaan dana transfer daerah tidak berbasis pada data yang akurat. Dari total transfer daerah untuk pendidikan sebesar Rp380 triliun, Bang Pur menyebutkan kerugian terbesar justru ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Temuan panitia kecil kami menunjukkan bahwa kerugiannya bukan pada kementerian teknis. Yang membuat menu anggaran adalah Kemendagri. Misalnya ada kalimat alokasi pendidikan yang diperkirakan, namun saat diturunkan ke RPJMD dan APBD, justru menjadi lebih dominan Kemendagri. Akibatnya, sarana dan prasarana pendidikan tidak tertangani, karena pemda lebih mengutamakan belanja lain seperti jalan dan mobil dinas,” tegasnya.
Kunjungan ke BPS Jember ini, lanjut Bang Pur, bukan hanya dalam rangka pengawasan, tetapi juga membangun kolaborasi strategis. Dengan data yang terintegrasi lintas sektoral, ia berharap penyusunan kebijakan daerah maupun nasional dapat lebih tepat sasaran dan mampu menyentuh akar permasalahan. (Saiful Rahman)
