DPR RI Buka Masa Sidang IV 2024–2025, Tegaskan Siap Kawal Aspirasi Masyarakat

DPR RI Buka Masa Sidang IV 2024–2025, Tegaskan Siap Kawal Aspirasi Masyarakat
Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/6/2025).

Jakarta, KabarJelas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi memulai Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/6/2025).

Masa sidang kali ini dimulai usai para anggota dewan menyelesaikan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing selama beberapa waktu terakhir.

Dalam rapat tersebut, dari total 579 anggota DPR RI Periode 2024–2029, sebanyak 320 anggota tercatat hadir secara fisik.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil pemerintah dalam menangani berbagai isu penting di tanah air, mulai dari persoalan tambang ilegal di Raja Ampat hingga konflik perbatasan wilayah antara Aceh dan Sumatra Utara.

“Kami menghargai gerak cepat pemerintah dalam menyikapi berbagai isu nasional. Respons cepat ini sangat penting untuk mencegah konflik sosial yang berpotensi berkepanjangan,” ujar Puan Maharani.

Selain itu, DPR RI menegaskan akan memprioritaskan agenda legislasi dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 pada masa sidang kali ini. DPR juga melanjutkan pembahasan terhadap delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam daftar prioritas, yang terdiri dari tiga RUU usulan DPR, tiga RUU usulan pemerintah, serta dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.

“Sebagian besar RUU tersebut merupakan kelanjutan dari masa sidang sebelumnya dan menjadi bagian dari kesinambungan program legislasi nasional,” jelas Puan.

Dalam penyusunan RAPBN 2026, DPR menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan fiskal yang responsif dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Termasuk di dalamnya pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat serta mempercepat penyelesaian agenda legislasi yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” tutup Puan Maharani

Sebarkan

Lumajang

Hukum dan Peristiwa

Terbaru