Jakarta, Kabarjelas.com. Rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan Kementerian Kebudayaan dihujani interupsi dari sejumlah anggota DPR. Interupsi dan aksi protes didominasi masalah polemik penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Sejujurnya mendengar pernyataan bapak (Fadli Zon) yang mempertanyatakan seakan-akan seperti meragukan kebenaran (peristiwa pemerkosaan masal) ini amat sangat menyakiti, menyakiti, menyakiti hati kami”, ungkap Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends dengan nada tinggi.
Selain Mercy, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan MY Esti Wijayati tak kuasa menahan air matanya saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon bicara mengklarifikasi pernyataannya di hadapan peserta rapat.
“Semakin pak Fadli Zon ini bicara, kenapa hati semakin sakit ya? soal pemerkosaan mungkin tidak perlu di forum ini pak”, pintanya sembari menangis.
Sementara itu anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Juliyatmono menilai polemik penulisan ulang sejarah Indonesia terutama perihal kasus pemerkosaan harus segera di selesaikan oleh Kementerian Kebudayaan.
“Masukan kami, agar (Menteri Kebudayaan) bisa mengelola komunikasi yang baik supaya semuanya bisa memberikan tanggapan yang cerdas dan demokratis. Kenapa begitu, agar penulisan ulang sejarah (sejarah menulis) tidak membuka multi tafsir seakan-akan yang berkuasalah yang menulis”, ujar Juliyatmono.
Senada dengan Juliyatmono, Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi saat dikonfirmasi secara terpisah menegaskan jika penyelesaian polemik dan aksi protes harus menjadi skala prioritas oleh kementerian. Agar, kajian dan masukan publik menjadi salah satu bahan akademis bagi tim maupun Kementerian Kebudayaan.
“Uji publik terhadap penulisan ulang sejarah ini perlu disegerakan dan harus melibatkan semua pihak terutama praktisi, akademisi hingga pemerhati sejarah Indonesia”, tambah Bang Pur sapaan akrab Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV Jember-Lumajang itu.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir sejumlah akademisi, praktisi hingga komunitas dan koalisi masyarakat memprotes proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, terutama perihal peristiwa pemerkosaan masal yang terjadi pada 1998 silam. dan Isak Tangis Warnai Rapat Komisi X Bahas Polemik Penulisan Sejarah Indonesia
Jakarta, Kabarjelas.com. Rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan Kementerian Kebudayaan dihujani interupsi dari sejumlah anggota DPR. Interupsi dan aksi protes didominasi masalah polemik penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Sejujurnya mendengar pernyataan bapak (Fadli Zon) yang mempertanyatakan seakan-akan seperti meragukan kebenaran (peristiwa pemerkosaan masal) ini amat sangat menyakiti, menyakiti, menyakiti hati kami”, ungkap Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends dengan nada tinggi.
Selain Mercy, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan MY Esti Wijayati tak kuasa menahan air matanya saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon bicara mengklarifikasi pernyataannya di hadapan peserta rapat.
“Semakin pak Fadli Zon ini bicara, kenapa hati semakin sakit ya? soal pemerkosaan mungkin tidak perlu di forum ini pak”, pintanya sembari menangis.
Sementara itu anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Juliyatmono menilai polemik penulisan ulang sejarah Indonesia terutama perihal kasus pemerkosaan harus segera di selesaikan oleh Kementerian Kebudayaan.
Related Posts:
“Masukan kami, agar (Menteri Kebudayaan) bisa mengelola komunikasi yang baik supaya semuanya bisa memberikan tanggapan yang cerdas dan demokratis. Kenapa begitu, agar penulisan ulang sejarah (sejarah menulis) tidak membuka multi tafsir seakan-akan yang berkuasalah yang menulis”, ujar Juliyatmono.
Senada dengan Juliyatmono, Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi saat dikonfirmasi secara terpisah menegaskan jika penyelesaian polemik dan aksi protes harus menjadi skala prioritas oleh kementerian. Agar, kajian dan masukan publik menjadi salah satu bahan akademis bagi tim maupun Kementerian Kebudayaan.
“Uji publik terhadap penulisan ulang sejarah ini perlu disegerakan dan harus melibatkan semua pihak terutama praktisi, akademisi hingga pemerhati sejarah Indonesia”, tambah Bang Pur sapaan akrab Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV Jember-Lumajang itu.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir sejumlah akademisi, praktisi hingga komunitas dan koalisi masyarakat memprotes proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, terutama perihal peristiwa pemerkosaan masal yang terjadi pada 1998 silam.
Rohmat dan Rozik
