Jakarta, Kabarjelas.com — Kegiatan Halal Bihalal yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM RI) di Ballroom The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, pada 17 April 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menegaskan arah gerakan pemberdayaan masyarakat secara nasional.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPP LPM RI, Muhamad Nur Purnamasidi, menyampaikan bahwa upaya mendorong peran strategis pemberdayaan masyarakat perlu terus digencarkan di seluruh lapisan. Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sekaligus menjadi bagian dari fokus pembangunan nasional saat ini.
Related Posts:
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto juga menempatkan pemberdayaan sebagai salah satu pilar utama, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi kerakyatan seperti koperasi desa.
Ia menekankan pentingnya memperjelas posisi dan fungsi LPM agar mampu berkontribusi secara nyata dalam mendukung program-program pembangunan. LPM, kata dia, harus hadir sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa LPM tidak cukup hanya berperan sebagai pelengkap struktur organisasi, melainkan harus menjadi motor penggerak perubahan sosial dengan menghadirkan gagasan, kerja konkret, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor, lanjutnya, menjadi faktor penting untuk memastikan gerakan pemberdayaan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus DPP LPM RI, termasuk kepemimpinan periode 2025–2030 di bawah Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Idham Dalimunthe.
Penulis: Rokhmad
