Lumajang, Kabarjelas.com – Kunjungan kerja Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi atau yang akrab disapa Bang Pur, ke Desa Sumbersari, Kecamatan Rowokangkung, Lumajang, mendapat sambutan hangat sekaligus banjir aspirasi dari warga. Salah satu topik yang mencuat adalah soal ketimpangan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah.
Isu ini mencuat saat sesi dialog terbuka bersama warga, ketika Imamul Khoir, tokoh masyarakat setempat, menyampaikan keluhan yang kerap ia dengar dari lingkungan sekitar.
“Banyak yang tanya ke saya soal PIP untuk anak-anak di madrasah. Katanya ada, tapi kok nggak kedengaran realisasinya. Bahkan di beberapa madrasah hampir nggak tersentuh sama sekali,” ungkap Imamul Khoir, Jumat (20/6/2025).
Imam menegaskan bahwa ia hanya menyuarakan keresahan masyarakat, sekaligus berharap agar jalur aspirasi PIP ke depan tak hanya menyasar sekolah di bawah Kemendikbudristek, tetapi juga madrasah yang dinaungi Kementerian Agama.
“Saya sangat berharap, Bang Pur bisa memperjuangkan agar madrasah juga masuk prioritas PIP lewat jalur aspirasi,” tambahnya.
Related Posts:
Menanggapi hal itu, Bang Pur memberikan jawaban tegas dan optimistis. Ia menekankan bahwa Komisi X DPR RI saat ini sedang serius mendorong kesetaraan akses pendidikan, termasuk bagi siswa madrasah.
“Kami sedang mengupayakan revisi RUU Sisdiknas 2025 agar lebih inklusif dan adil. Salah satu fokusnya adalah menjamin hak semua peserta didik, tanpa memandang lembaga pendidikannya dari kementerian mana,” jelas Bang Pur.
Ia juga menyinggung adanya putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa menjadi pijakan hukum untuk memperluas jangkauan program seperti PIP.
“Mohon doanya, agar ikhtiar kami di parlemen bisa mengubah kondisi ini. Kami ingin tidak ada lagi anak yang terlewat dari bantuan pendidikan, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di madrasah,” tegasnya.
Sebagai catatan, memang terdapat ketimpangan signifikan antara jumlah peserta didik di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Perbedaan ini kerap menjadi alasan mengapa distribusi program pendidikan seperti PIP belum merata. (Rohmat)
