Jakarta, kabarjelas.com – Setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) yang dipimpin oleh Muhammad Fathan dan Muhammad Nur Purnamasidi, siap mempersatukan semangat pergerakan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar IKA-PMII, Muhammad Fathan, saat membuka acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) PMII ke-65 dan Halal Bi Halal yang digelar di Jakarta Pusat pada Jumat (02/05/2025).
“IKA-PMII adalah rumah besar bagi semua alumni yang akan mempersatukan kita dalam dimensi kesatuan,” ujar Fathan, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube TVRI.
Related Posts:
Sekretaris Jenderal PB IKA-PMII, Muhammad Nur Purnamasidi, menyatakan bahwa kepemimpinan IKA-PMII periode 2025-2030 akan memprioritaskan solidaritas dan soliditas di kalangan alumni, dengan fokus utama pada pergerakan organisasi. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan “Milestone” sebagai indikator target dan capaian selama lima tahun ke depan, yang mencakup konsolidasi, distribusi, serta dukungan terhadap program pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“IKA-PMII hari ini sudah menyiapkan desain besar organisasi yang tidak hanya akan memperkuat struktur di tingkat pusat, tetapi juga merata di seluruh daerah di Indonesia,” jelas Purnamasidi, yang akrab disapa Bang Pur.
Salah satu fokus utama IKA-PMII adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah perkembangan pesat teknologi informasi dan disrupsi yang terjadi. Menurut Bang Pur, sektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa kader dan alumni pergerakan memiliki kompetensi serta integritas moral yang cukup untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.
“Ke depan, kami juga akan menghadirkan balai-balai pelatihan sebagai pusat pengembangan kapasitas bagi alumni,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
